Peran PEMDA dalam Ketahanan Pangan

Oleh:Rachmat Hendayana

Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan diwilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan:

  1. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
  2. membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
  3. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
  4. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan. Peran serta masyarakat adalah melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan; dan menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat; melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Untuk mencapai sasaran yang sama, maka struktur/kelembagaan yang diusulkan dalam rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah adalah sebagai berikut:

(1). Melakukan pembagian peran dimana pemerintah pusat tetap mengelola cadangan pangan beras, sedangkan pemerintah daerah mengelola cadangan pangan non-beras sesuai dengan makanan pokok masyarakat setempat.

(2). Mempertahankan sistem sentralistik dalam pengelolaan cadangan pangan beras oleh pemerintah pusat,

(3). Melakukan pembagian peran dimana pemerintah pusat mengelola stok operasi, stok penyangga dan pipe line stock, sedangkan pemerintah daerah mengelola reserve stock yang diperuntukkan untuk keperluan emergensi seperti bencana alam dan konflik sosial yang tidak bersifat nasional, dan

Menggunakan pendekatan terdesentralisasi (bukan terpusat) dalam mekanisme penyaluran stok beras untuk keadaan darurat. Semua struktur/kelembagaan yang diusulkan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi melalui pengurangan koordinasi, pemotongan jalur birokrasi, pendistribusian tugas dan wewenang, dan sekaligus pendistribusian beban biaya di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian diupayakan agar performa dapat dicapai dengan cara-cara yang efisien.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s