Usahatani Tebu Pola Juring Ganda

Upaya memenuhi kebutuhan gula untuk konsumsi, terus digalakkan pemerintah melalui berbagai cara. Salah satunya dengan menerapkan pola tanam juring ganda. Persoalannya, apakah petani siap menerapkan pola tanam tebu dengan sistem juring ganda Baca lebih lanjut

Bangun lagi… setelah tertidur lebih dari setahun

Rachmat Hendayana

Tidak terasa, ……. lebih setahun, blog ini statis,  tidak mengalami pembaharuan, tidak  ada topik yang ditampilkan.  Kondisi statis ini kira-kira terjadi sejak September 2011. Sampai akhir November 2012 tidak pernah update, sehingga genaplah 14 bulan sudah blog ini tidak bergerak. Baca lebih lanjut

JRM: Jangan Ragu-ragu Menulis

JRM: Jangan Ragu Menulis

 

Banyak diantara kita yang dihinggapi perasaan ragu-ragu untuk menulis.  Ketika akan membuat karya tulis, muncul berbagai kehawatiran. Hawatir tulisannya jelek, hawatir ditolak redaksi, hawatir sudah ditulis orang lain dan masih banyak kehawatiran.

Sekarang kehawatiran itu tidak perlu lagi, jika anda membaca Buku JRM. Buku JRM atau Jangan Ragu-ragu Menulis ditulis oleh penulis yang semula memiliki sifat ragu-ragu, tetapi kini tulisannya cukup produktif. Tidak mengherankan, ia kini telah berstatus peneliti utama. Padahal sebelumnya tidak pernah memiliki keberanian menulis. Bagaimana pengalamannya berubah dari peragu menjadi produktif menulis, dituangkan dalam Buku JRM ini.  Jika Anda berminat, silahkan kontak langsung ke penulisnya, melalui email: rhendayana@gmail.com. Konfirmasi dapat dilakukan melalui sms ke 08129471848.

Tulisan yang baik dan Seni Menulis Cepat

Oleh: Rachmat Hendayana

Bagaimanakah kriteria tulisan yang dikategorikan baik dan Apakah yang dimaksud dengan seni menulis cepat? Pertanyaan ini tidak bisa diberikan jawaban secara hitam putih.  Masing-masing penulis memiliki gaya tersendiri. Jika tertarik silahkan klik disini.

Jika sudah berhasil down load, mohon ditanggapi

Peran PEMDA dalam Ketahanan Pangan

Oleh:Rachmat Hendayana

Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan diwilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan:

  1. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
  2. membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
  3. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
  4. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan. Peran serta masyarakat adalah melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan; dan menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat; melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Untuk mencapai sasaran yang sama, maka struktur/kelembagaan yang diusulkan dalam rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah adalah sebagai berikut:

(1). Melakukan pembagian peran dimana pemerintah pusat tetap mengelola cadangan pangan beras, sedangkan pemerintah daerah mengelola cadangan pangan non-beras sesuai dengan makanan pokok masyarakat setempat.

(2). Mempertahankan sistem sentralistik dalam pengelolaan cadangan pangan beras oleh pemerintah pusat,

(3). Melakukan pembagian peran dimana pemerintah pusat mengelola stok operasi, stok penyangga dan pipe line stock, sedangkan pemerintah daerah mengelola reserve stock yang diperuntukkan untuk keperluan emergensi seperti bencana alam dan konflik sosial yang tidak bersifat nasional, dan

Menggunakan pendekatan terdesentralisasi (bukan terpusat) dalam mekanisme penyaluran stok beras untuk keadaan darurat. Semua struktur/kelembagaan yang diusulkan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi melalui pengurangan koordinasi, pemotongan jalur birokrasi, pendistribusian tugas dan wewenang, dan sekaligus pendistribusian beban biaya di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian diupayakan agar performa dapat dicapai dengan cara-cara yang efisien.

Manajemen Ketahanan Pangan

Oleh : Rachmat Hendayana

Mewujudkan ketahanan pangan bagi negara berkembang seperti Indonesia bukanlah hal yang sederhana. Pada satu sisi, kebutuhan pangan nasional terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Sementara di sisi lain, laju pertumbuhan produksi pangan relatif lebih lambat dari pertumbuhan permintaannya.

Dengan adanya otonomi daerah serta dirubahnya Bulog menjadi Perum sejak Mei 2003 diduga memiliki dampak terhadap manajemen (pengelolaan) ketahanan pangan khususnya stok pangan beras. Perubahan dari dominasi pemerintah pusat menjadi dominasi pemerintah daerah khususnya tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan di daerah.

Berdasar kenyataan tersebut untuk mendukung ketahanan pangan nasional, maka strategi pemantapan ketahanan pangan di masa depan perlu mengantisipasi berbagai kondisi tersebut. Pendekatan pembangunan ketahanan pangan di masa depan perlu memprioritaskan ketahanan pangan tingkat rumah tangga/individu dengan pola manajemen desentralisasi sebagai konsekuensi dan diterapkannya kebijakan otonomi wilayah. Dalam hal ini peran serta pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci utama strategi peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah. Sementara itu pemerintah (pusat dan daerah) lebih berperan sebagai fasilitator dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan pangan.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan tersebut adalah melalui pemberdayaan kelembagaan lokal seperti lumbung desa dan peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan pangan.

Membangun Agribisnis Perdesaan

Oleh Rachmat Hendayana

Agribisnis perdesaan menjadi cita-cita pembangunan pertanian untuk mensejahterakan masyarakat, mengurangi populasi penduduk miskin, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

Komitmen pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan menuju kesejahteraan masyarakat secara konsisten terus digalakkan. Pemberian fasilitas bantuan modal usaha bagi petani dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan atau PUAP merupakan wujud komitmen pemerintah tersebut.

Sasaran pemberian BLM PUAP ditujukan untuk mencapai empat tujuan: (1) mengurangi kemiskinan dan pengangguran, (2) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani, (3) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan, dan (4) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani.

Pemberian fasilitas modal usaha ini tidak terbatas pada petani pemilik, akan tetapi mencakup petani penggarap, buruh tani dan rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani yang kemudian dikenal Gapoktan.

Dengan pemberian modal melalui BLM PUAP, kemampuan petani menerapkan teknologi meningkat sehingga mendorong tercapainya peningkatan produksi usahatani. Dengan asumsi harga tetap, maka peningkatan produksi usahatani tersebut berarti petani memperoleh nilai tambah dari usahataninya sehingga memberikan sumbangan pada pendapatan rumah tangga.

Usaha petani mencakup berbagai subsektor: tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Teknologinya mencakup budidaya, panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran.

Agribisnis perdesaan akan terjadi manakala petani anggota Gapoktan mampu menerapkan teknologi dalam menjalankan usahataninya, didukung kelembagaan yang solid dan yang tak kalah pentingnya adalah adanya mitra usaha. Kemitraan untuk mengembangkan agribisnis perdesaan penting dan krusial, karena disadari meskipun petani mendapatkan tambahan modal BLM PUAP akan tetapi belum cukup untuk membangun agribisnis. Petani memerlukan mitra untuk mengembangkan usaha agribisnis, di hulu maupun di hilir. Kemitraan di hulu terkait dengan penyediaan sarana produksi berupa benih, bibit, pupuk, pakan, pestisida, vaksin, dan lain sebagainya. Di hilir kemitraan diperlukan untuk menangani pengolahan dan pemasaran hasil.

Pertanyaanya, sejauhmanakah fasilitas modal BLM PUAP mendorong Agribisnis Perdesaan pada Gapoktan PUAP? Apakah modal itu efektif mempercepat adopsi inovasi pertanian? Bagaimanakah pengembangan Lembaga Keuangan Mikro –Agribisnis (LKM-A) pada usaha bersama agribisnis? Dan bagaimanakah upaya untuk membangun kemitraan agribisnis?